Sumber : Property Investment, Indonesia Property Listing Market News, Homes Sale Indonesia | Rumah.com
Share |![[imagetag]](http://id2.pgimgs.com/images/icons/twitter.gif)
| ![[imagetag]](http://id1.pgimgs.com/images/icons/table_add.gif)
Komentar | ![[imagetag]](http://id2.pgimgs.com/images/icons/email_go.gif)
E-mail ke teman | ![[imagetag]](http://id1.pgimgs.com/images/icons/share.gif)
Bookmark & Share
![[imagetag]](http://www.rumah.com/images/thumb/c/6/1/f/c61f622364221_1_V235.jpg)
RumahCom – Di tengah proses negosiasi antara Kemenpera dengan beberapa bank BUMN terkait tingkat suku bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Dewan Perwakilan Rakyat mendukung kebijakan Kemenpera. "Kami memberikan dukungan kepada Kemenpera yang berusaha memberikan kemudahan dan kemurahan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan fasilitas perumahan dengan menurunkan suku bunga FLPP," jelas Ketua DPR, Marzuki Alie, kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (13/2).
Menurut Marzuki, penurunan suku bunga FLPP akan membantu dan mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah dengan harga yang murah dan cicilan yang terjangkau dalam jangka waktu yang cukup lama sekitar 15 tahun. Oleh karena itu, politisi Partai Demokrat ini berharap pihak perbankan, khususnya bank pemerintah dapat mendukung program Kemenpera tersebut.
Sebelumnya, imbuh Marzuki, Menpera menetapkan suku bunga FLPP sekitar 5% – 6%. Akan tetapi sekarang Menpera mengalah dengan suku bunga pada kisaran 7%. Oleh karena itu, harusnya tidak ada kesulitan bagi perbankan seperti BNI, BRI , Mandiri, dan BTN untuk memenuhi permintaan itu. Apalagi pemerintah juga akan memberikan porsi dana penyaluran FLPP dengan perbandingan 50 : 50.
Saat ini, suku bunga yang dibebankan oleh perbankan kepada MBR masih terlalu tinggi, papar Marzuki. Hal tersebut sangat kontras dengan suku bunga yang diperoleh para konglomerat yang hampir single digit. Padahal saat ini, Bank Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan penurunkan tingkat suku bunga secara bertahap, yakni pada angka sekitar 5,75%. "Harusnya bank pemerintah menjadi motor untuk menurunkan beban seperti suku bunga yang dibayar oleh debitur seperti masyarakat miskin sehingga mereka bisa mendapatkan rumah dengan harga yang murah," tandasnya.
Lebih lanjut, Marzuki Alie menyatakan, cara serta tujuan yang dilakukan oleh Kemenpera selama ini dirasa cukup rasional. Persoalannya bank-bank pemerintah justru tidak menangkap signal ini dengan baik. Sejumlah bank bahkan ada yang menyatakan akan mengalami kerugian kalau melaksanakan kebijakan FLPP tersebut. Padahal bank pemerintah itu dibentuk oleh pemerintah dan memakai uang rakyat.
"Pihak perbankan harusnya berpikir untuk rakyat. Mereka jangan berpikir untuk untung saja. Setiap akhir tahun mereka bangga memperoleh keuntungan dengan sekian triliun tapi masyarakat tidak menikmati kebesaran bank itu," tandasnya.
Anto Erawan
(antoerawan@rumah.com)
Share |
| Komentar | E-mail ke teman | Bookmark & Share RumahCom – Di tengah proses negosiasi antara Kemenpera dengan beberapa bank BUMN terkait tingkat suku bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Dewan Perwakilan Rakyat mendukung kebijakan Kemenpera. "Kami memberikan dukungan kepada Kemenpera yang berusaha memberikan kemudahan dan kemurahan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan fasilitas perumahan dengan menurunkan suku bunga FLPP," jelas Ketua DPR, Marzuki Alie, kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (13/2).Menurut Marzuki, penurunan suku bunga FLPP akan membantu dan mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah dengan harga yang murah dan cicilan yang terjangkau dalam jangka waktu yang cukup lama sekitar 15 tahun. Oleh karena itu, politisi Partai Demokrat ini berharap pihak perbankan, khususnya bank pemerintah dapat mendukung program Kemenpera tersebut.
Sebelumnya, imbuh Marzuki, Menpera menetapkan suku bunga FLPP sekitar 5% – 6%. Akan tetapi sekarang Menpera mengalah dengan suku bunga pada kisaran 7%. Oleh karena itu, harusnya tidak ada kesulitan bagi perbankan seperti BNI, BRI , Mandiri, dan BTN untuk memenuhi permintaan itu. Apalagi pemerintah juga akan memberikan porsi dana penyaluran FLPP dengan perbandingan 50 : 50.
Saat ini, suku bunga yang dibebankan oleh perbankan kepada MBR masih terlalu tinggi, papar Marzuki. Hal tersebut sangat kontras dengan suku bunga yang diperoleh para konglomerat yang hampir single digit. Padahal saat ini, Bank Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan penurunkan tingkat suku bunga secara bertahap, yakni pada angka sekitar 5,75%. "Harusnya bank pemerintah menjadi motor untuk menurunkan beban seperti suku bunga yang dibayar oleh debitur seperti masyarakat miskin sehingga mereka bisa mendapatkan rumah dengan harga yang murah," tandasnya.
Lebih lanjut, Marzuki Alie menyatakan, cara serta tujuan yang dilakukan oleh Kemenpera selama ini dirasa cukup rasional. Persoalannya bank-bank pemerintah justru tidak menangkap signal ini dengan baik. Sejumlah bank bahkan ada yang menyatakan akan mengalami kerugian kalau melaksanakan kebijakan FLPP tersebut. Padahal bank pemerintah itu dibentuk oleh pemerintah dan memakai uang rakyat.
"Pihak perbankan harusnya berpikir untuk rakyat. Mereka jangan berpikir untuk untung saja. Setiap akhir tahun mereka bangga memperoleh keuntungan dengan sekian triliun tapi masyarakat tidak menikmati kebesaran bank itu," tandasnya.
Anto Erawan
(antoerawan@rumah.com)
GuruRumah 14 Feb, 2012
Andi news online | Welcome to my blog | Kumpulan artikel unik | Gak populer | IGO hunter | Blog topi coklat | Bukan blog dami
Mr. X 14 Feb, 2012
-
Source: http://andinewsonline.blogspot.com/2012/02/dpr-dukung-niat-pemerintah-turunkan.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar