Demokrat & PDIP Kirimkan Tiga Bendahara di Banggar
Badan Kehormatan DPR Protes & Kirim Surat ke Fraksi
Kamis, 16 Februari 2012 , 08:23:00 WIB
RUANG BANGGAR DPR
RMOL.Rangkap jabatan bendahara partai politik dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan. Banggar dinilai kepanjangan tangan partai dalam mencari dana untuk menghidupi mesin partai.
Keresahan inilah yang ditang*kap Badan Kehormatan DPR, yang kemudian secara te*gas mengusulkan partai menarik para bendahara/wakil bendahara dari banggar. Dalam waktu dekat ini, BK akan menyurati pimpinan fraksi di DPR untuk sebagai tindaklanjut usulan itu.
"Kami sudah menyiapkan surat yang ditujukan kepada pimpinan fraksi. Kami berharap surat itu di*tindaklanjuti ke pimpinan partai untuk kemudian dipertim*bang*kan," kata Ketua BK Muhammad Prakosa saat ditemui Rakyat Mer*deka, di Ruang Badan Kehor*matan DPR, Selasa (14/2).
Perlu diketahui, sebelumnya Prakoso mengusulkan agar ang*gota dan pimpinan Badan Ang*garan tidak merangkap jabatan menjadi bendahara, wakil benda*hara atau tim fundraising atau pencari dana partai dan fraksi masing-masing.
Larangan rangkap jabatan bendahara parpol dengan anggota Banggar disebabkan adanya peni*laian anggota Banggar adalah anggota yang paling berkuasa (po*werfull) karena sebagai peme*gang kuasa anggaran di DPR. Selain itu anggota banggar didu*ga dijadikan sebagai fund rising parpol.
"Oleh karena itu, seyogyanya baik pimpinan maupun anggota Banggar DPR tidak merangkap menjadi bendahara, wakil benda*hara, atau tim fund rising parpol," ujarnya.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyambut baik usulan ini. Politisi Golkar ini menilai, rekomendasi BK DPR agar ben*dahara partai politik tidak men*duduki posisi di Banggar, patut dipertimbangkan. Sebab, usulan itu merupakan terobosan pemi*kiran yang bagus untuk dipertim*bangkan. Bila rekomen*dasi ini disetujui, Tata Tertib DPR harus diubah.
Perlu diketahui, jumlah anggo*ta banggar saat ini sebanyak 85 orang. Jatah keanggotaan dari tiap fraksi ditentukan menurut pe*rimbangan dan pemerataan jum*lah anggota fraksi. Fraksi Partai Demokrat kebagian menempat*kan 22 orang anggota, Fraksi Golkar 15 orang , Fraksi PDIP 14 orang, Fraksi PKS 9 orang, Fraksi PAN 7 orang, Fraksi PPP 6 orang, Fraksi PKB 4 orang, Fraksi Ge*rindra 4 orang, dan Fraksi Hanura 3 orang.
Banggar bertugas membahas bersama pemerintah menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran un*tuk dijadikan acuan bagi setiap ke**menterian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran; menetapkan APBN mengacu pada usulan komisi; membahas RAPBN bersama Presiden yang dapat diwakili menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga; melaku*kan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga. Ber*dasar*kan hasil penelusuran koran ini, memang benar banyak ang*gota banggar merangkap jabatan ben*dahara dan wakil bendara. Baik itu bendahara umum (ben*dum)/wakil bendahara umum (waben*dum) partai. Bahkan, rata-rata bendahara/wakil bendahara frak*si adalah anggota banggar.
Dari sembilan partai yang ada di DPR, ditemukan enam partai menempatkan bendahara umum/wakil bendaha*ra umum partai dalam banggar, yakni Partai De*mo*krat mengutus wabendum, Partai Golkar mengu*tus waben*dum, PDIP, PPP, Partai Gerindra, PKB. Jabatan pimpinan banggar nyaris diisi wakil bendahara umum partai.
Akan Mendapatkan Resistensi Tinggi
Ray Rangkuti, Koordinator Lingkar Madani untuk Indonesia
Usulan larangan bendahara partai diyakini akan mendapat*kan resistensi besar dari parpol. Ide dari BK DPR ini patut dipi*kirkan untuk diterapkan. Yang jadi pertanyaan saat ini apakah kebijakan ini mampu menghi*langkan penggarongan uang Negara? Itu masih diragukan.
Pasalnya, teknik memani*pu*lasi anggaran yang dilakukan di banggar sudah sedemikian cang*gih. Lebih-lebih politik penganggaran di DPR sangat ter*tutup. Sangat jarang kejang*galan terbongkar kecuali ada yang membocorkan.
Sesama fraksi-fraksi di DPR pun sepertinya kompak saling me*nutupi kecurangan-ke*cu*ra*ngan dalam penganggaran. Ka*lau-kalau ada berani mem*buka kecurangan itu, langsung disi*kat. Bisa dipastikan resisten*si*nya sangat besar dari parpol.
Makanya, usulan itu bisa efek*tif bila dicetuskan langsung oleh parpol. Hanya parpol yang ber*niat bersih-bersih diri saja yang berani melakukannya.
Respons Pimpinan Parpol
Taufik Kurniawan, Sekjen Partai Amanat Nasional
"Dari awal, Ketua Umum PAN Pak Hatta Rajasa memang tidak mengutus bendahara partai di Banggar. Ketum mengarahkan agar pengurus DPP sibuk bekerja untuk rakyat, menjadi penyambung lidah rakyat. Jangan disibukkan masalah anggaran."
Leo Nababan, Wakil Sekjen Partai Golkar
"Begini, saya luruskan dulu. Orang di Banggar itu penugasan partai, siapapun anggota DPR yang ditugaskan harus siap. Jangan dipermasalahkan, Jangan karena kita tidak pintar menari, dibilang lantai yang tidak pandai bergoyang-goyang."
Ahmad Basarah, Wakil Sekjen PDIP
"BK punya hak memberikan imbauan semacam itu. PDIP meng*hargai imbauan itu. Saya kira kalau BK menyampaikan usulan itu ke fraksi-fraksi, partai kami akan mempertimbangkannya."
Romahurmuziy, Sekjen PPP
"Pada prinsipnya keanggotaan seorang di Banggar sebaiknya dilandaskan pengetahuan tentang makro dan mikro perekonomian. Artinya punya latar belakang praktisi, teori dan akademik di ekonomi makro dan mikro. Usulan BK itu kami sambut baik, sebagai peringatan moral hazard. Kami mengutus anggota kami di Banggar dengan pertimbangan itu." [Harian Rakyat Merdeka]
=============================================
Tim Korupsi Baru, setelah tim lama ketahuan ?
Badan Kehormatan DPR Protes & Kirim Surat ke Fraksi
Kamis, 16 Februari 2012 , 08:23:00 WIB
RUANG BANGGAR DPR
RMOL.Rangkap jabatan bendahara partai politik dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan. Banggar dinilai kepanjangan tangan partai dalam mencari dana untuk menghidupi mesin partai.
Keresahan inilah yang ditang*kap Badan Kehormatan DPR, yang kemudian secara te*gas mengusulkan partai menarik para bendahara/wakil bendahara dari banggar. Dalam waktu dekat ini, BK akan menyurati pimpinan fraksi di DPR untuk sebagai tindaklanjut usulan itu.
"Kami sudah menyiapkan surat yang ditujukan kepada pimpinan fraksi. Kami berharap surat itu di*tindaklanjuti ke pimpinan partai untuk kemudian dipertim*bang*kan," kata Ketua BK Muhammad Prakosa saat ditemui Rakyat Mer*deka, di Ruang Badan Kehor*matan DPR, Selasa (14/2).
Perlu diketahui, sebelumnya Prakoso mengusulkan agar ang*gota dan pimpinan Badan Ang*garan tidak merangkap jabatan menjadi bendahara, wakil benda*hara atau tim fundraising atau pencari dana partai dan fraksi masing-masing.
Larangan rangkap jabatan bendahara parpol dengan anggota Banggar disebabkan adanya peni*laian anggota Banggar adalah anggota yang paling berkuasa (po*werfull) karena sebagai peme*gang kuasa anggaran di DPR. Selain itu anggota banggar didu*ga dijadikan sebagai fund rising parpol.
"Oleh karena itu, seyogyanya baik pimpinan maupun anggota Banggar DPR tidak merangkap menjadi bendahara, wakil benda*hara, atau tim fund rising parpol," ujarnya.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyambut baik usulan ini. Politisi Golkar ini menilai, rekomendasi BK DPR agar ben*dahara partai politik tidak men*duduki posisi di Banggar, patut dipertimbangkan. Sebab, usulan itu merupakan terobosan pemi*kiran yang bagus untuk dipertim*bangkan. Bila rekomen*dasi ini disetujui, Tata Tertib DPR harus diubah.
Perlu diketahui, jumlah anggo*ta banggar saat ini sebanyak 85 orang. Jatah keanggotaan dari tiap fraksi ditentukan menurut pe*rimbangan dan pemerataan jum*lah anggota fraksi. Fraksi Partai Demokrat kebagian menempat*kan 22 orang anggota, Fraksi Golkar 15 orang , Fraksi PDIP 14 orang, Fraksi PKS 9 orang, Fraksi PAN 7 orang, Fraksi PPP 6 orang, Fraksi PKB 4 orang, Fraksi Ge*rindra 4 orang, dan Fraksi Hanura 3 orang.
Banggar bertugas membahas bersama pemerintah menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran un*tuk dijadikan acuan bagi setiap ke**menterian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran; menetapkan APBN mengacu pada usulan komisi; membahas RAPBN bersama Presiden yang dapat diwakili menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga; melaku*kan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga. Ber*dasar*kan hasil penelusuran koran ini, memang benar banyak ang*gota banggar merangkap jabatan ben*dahara dan wakil bendara. Baik itu bendahara umum (ben*dum)/wakil bendahara umum (waben*dum) partai. Bahkan, rata-rata bendahara/wakil bendahara frak*si adalah anggota banggar.
Dari sembilan partai yang ada di DPR, ditemukan enam partai menempatkan bendahara umum/wakil bendaha*ra umum partai dalam banggar, yakni Partai De*mo*krat mengutus wabendum, Partai Golkar mengu*tus waben*dum, PDIP, PPP, Partai Gerindra, PKB. Jabatan pimpinan banggar nyaris diisi wakil bendahara umum partai.
Akan Mendapatkan Resistensi Tinggi
Ray Rangkuti, Koordinator Lingkar Madani untuk Indonesia
Usulan larangan bendahara partai diyakini akan mendapat*kan resistensi besar dari parpol. Ide dari BK DPR ini patut dipi*kirkan untuk diterapkan. Yang jadi pertanyaan saat ini apakah kebijakan ini mampu menghi*langkan penggarongan uang Negara? Itu masih diragukan.
Pasalnya, teknik memani*pu*lasi anggaran yang dilakukan di banggar sudah sedemikian cang*gih. Lebih-lebih politik penganggaran di DPR sangat ter*tutup. Sangat jarang kejang*galan terbongkar kecuali ada yang membocorkan.
Sesama fraksi-fraksi di DPR pun sepertinya kompak saling me*nutupi kecurangan-ke*cu*ra*ngan dalam penganggaran. Ka*lau-kalau ada berani mem*buka kecurangan itu, langsung disi*kat. Bisa dipastikan resisten*si*nya sangat besar dari parpol.
Makanya, usulan itu bisa efek*tif bila dicetuskan langsung oleh parpol. Hanya parpol yang ber*niat bersih-bersih diri saja yang berani melakukannya.
Respons Pimpinan Parpol
Taufik Kurniawan, Sekjen Partai Amanat Nasional
"Dari awal, Ketua Umum PAN Pak Hatta Rajasa memang tidak mengutus bendahara partai di Banggar. Ketum mengarahkan agar pengurus DPP sibuk bekerja untuk rakyat, menjadi penyambung lidah rakyat. Jangan disibukkan masalah anggaran."
Leo Nababan, Wakil Sekjen Partai Golkar
"Begini, saya luruskan dulu. Orang di Banggar itu penugasan partai, siapapun anggota DPR yang ditugaskan harus siap. Jangan dipermasalahkan, Jangan karena kita tidak pintar menari, dibilang lantai yang tidak pandai bergoyang-goyang."
Ahmad Basarah, Wakil Sekjen PDIP
"BK punya hak memberikan imbauan semacam itu. PDIP meng*hargai imbauan itu. Saya kira kalau BK menyampaikan usulan itu ke fraksi-fraksi, partai kami akan mempertimbangkannya."
Romahurmuziy, Sekjen PPP
"Pada prinsipnya keanggotaan seorang di Banggar sebaiknya dilandaskan pengetahuan tentang makro dan mikro perekonomian. Artinya punya latar belakang praktisi, teori dan akademik di ekonomi makro dan mikro. Usulan BK itu kami sambut baik, sebagai peringatan moral hazard. Kami mengutus anggota kami di Banggar dengan pertimbangan itu." [Harian Rakyat Merdeka]
=============================================
Tim Korupsi Baru, setelah tim lama ketahuan ?
rakyatt 16 Feb, 2012
Mr. X 16 Feb, 2012
-
Source: http://andinewsonline.blogspot.com/2012/02/demokrat-pdip-kirimkan-tiga-bendahara.html
--
Manage subscription | Powered by rssforward.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar